TAJUK RENCANA
Perhatikan Kualitas
Pendidikan di Tanah Air
Minggu-minggu ini orangtua mungkin disibukkan dengan
berbagai urusan yang berkaitan dengan kelanjutan pendidikan. Sebagian bisa saja
susah ketika menghadapi kenyataan biaya pendidikan ternyata tinggi, bisa juga
ada yang terkejut karena anaknya tidak lolos akibat nilai ujian nasional tidka
memenuhi standar. Hal terakhihr inilah yang barangkali cukup banyak dijumpai di
masyarakat. Penerimaan siswa yang semata-mata didasarkan atas nilai ujian
nasional, banyak yang disesalkan sekarang. Kontroversi tentang ujian nasional
itu sudah berlangsung sejak lama dan dipandang tidak fair untuk merekrut anak
didik baru. Tetapi inilah yang terjadi di Indoneisa sekarang.
Mungkin saja beberapa tempat pelaksanaan dari ujian
nasional tersebut berlangsung fair dan tertib. Akan tetapi di beberapa tempat
lain berlangsung tidak sesuai dengan rencana. Bebrapa rumor pernah mengatakan
bahwa kunci jawaban telah bocor dan tersebar di masyarakat. Rumor yang
mengatakan beberapa guru sengaja membuatkan jawaban kepada siswa, bukan saja
agar siswanya mampu mendapatkan nilai tinggi, tetapi demi mendongkrak reputasi
lembaganya. Cara-cara seperti ini tentu saja tidak fair dan tidak adil. Kalau
misalnya hal terakhir ini terjadi, sangat mungkin anak yang suka bolos,
berandalan, dan tidak pintar bisa lolos dengan nilai tinggi. Penerimaan siswa
baru yang di dasarkan semata-mata atas nilai ujian nasional, sangat tidak
mencerminkan keadilan. Sungguh kasihan anak-anak yang berprestasi dan belajar
sungguh-sungguh bertahun-tahun ditumbangkan oleh mereka yang kebetulan
mendapatkan kuncu jawaban pada saat ujian nasional berlangsung sekitar 3 hari.
Catatan ini sengaja kita ulangi lagi, semata-mata demi
tercapainya rasa keadilan dalam pendidikan mumpung minggu ini para orangtua
dipusingkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan urusan sekolah. Kita sering
berbicara soal ketertingalan dengan negara lain di segala bidang. Satu muara
jawaban dari persoalan itu adalah kualitas penyelenggaraan pendidikan kita. Penyelenggaraan
pendidikan secara formal di Indonesia memang terletak pada sekolah atau lembaga
pendidikan tertinggi. Termasuk juga kursus-kursus yang ada. Tetapi kita tetap
mengakui bahwa penyelenggaraan pendidikan itu juga lingkungan dan keluarga.
Karena berbagai pekerjaan dan karier di Indonesia ditentukan dengan cara-cara
formal seperti menunjukkan ijazah, sertifikat, nilai raport, dan sejenisnya,
maka mau tidak mau kita mengingatkan lembaga formal ini untuk memperbaiki diri.
Paling dasar sekali pada masalah pendidikan adalah
kejujuran dan kemudian kreativitas yang mengembangkan kemampuan nalar peserta
didik. Hanya dengan kejujuran dan pengembangan nalar itulah kita akan mampu
membentuk manusia yang unggul dan mandiri dna mmapu bersaing dengan pihak manapun
dalam kehidupan ini. Mereka juga akan mampu menjadi filter di sengaja bidang
demi kemajuan negara. Tetapi apabila kemudian pendidikan kita dihiasi dengan
ketidakjujuran, bahkan dari jenjang pendidikan paling rendah, sungguh hasilnya
akan merugikan di masa depan.
Pemerintah haruslah tau dan memahami fenomena ini.
Terhadap pelaksanaan ujian nasional, pemerintih harus langsung turun tangan ke
bawah, bertanya ke masyarakat, kepada orangtua siswa, juga ke siswa. Tanyakan
bagaimana ketegasan psikologis siswa ketika harus mengikutio ujian nasional,
bertanyalah kepada orangtua tentang efektivitas ujian tersebut, untuk
selanjutnya ambillah langkah yang tegas ketika misalnya ditemukan ketidaadilan
dalam pelaksanaan ini.
Kita semua ingin agar negara ini menjadi maju, mampu
bersaing di era globalisasi dalam bidang pendidikan. Dengan demikian, tidak ada
cara yang lebih baik kecuali memperikan perhatian terhadap masalah pendidikan
kita di tanah air.
Sumber; Koran bali
post
TAJUK RENCANA
Komersialisasi Pendidikan
Keluhan datang bertubi-tubi dari orangtua murid.
Mereka mengeluh dengan besarnya biaya sekolah negeri dan swasta yang sama
ganasnya dalam melakukan pungutan.
Istilah komersialisasi pendidikan akhir-akhir ini menjadi perhatian. Berbeda dengan
tahun-tahun sebelum nya, keluhan komersialisai pendidikan pada tahun ini lebih
masif. Unjuk rasa masyarakat mengatasnamakan keluhan orang tua murid.
Pemerintah telah menegaskan bahwasannya pungutan boleh dilakukan asal
terkendali dan tidak bersifat KOMERSIAL.
Penegasan seperti itu dianggap bukan merupakan
pelangaran, namun pembenaran. Sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri tak
kalah mahal dengan milik swasta. Contohnya, uang penerimaan siswa baru di SMA
negeri di Jakarta Timur Rp 7.375.000, sementara itu diSMA swasta di Jakarta
Pusat Rp 11.718.000.
Resahnya orang tua mengingatkan para pengambil
keputusan. Kendati Indonesia sudah puluhan tahun merdeka, belum pernah masalah
pendidikan di tangani secara serius. Belum selesai tentang ujian, muncul
persoalan kurikulum, kemerosotan mral dan mutu pendidikan, dan lain sebagainya.
Memang ada langkah untuk maju setapak setelah era
reformasi bila dibanding dengan era sebelumnya. Dulu sebatas pentingnya
pendidikan (pengembangan SDM), kini ada berbagai penambahan alokasi anggaran
untuk pendidikan.
Untuk itu, tak perlu tercengang kaget saat Jepang
mengalokasikan anggaran untuk pendidikan hingga seratus kali lipat dibanding
Indonesia. Sebaliknya, harus kaget saat Banglades, yang notabenenya negara
kecil mengalokasikan anggaran untuk pendidikan 2,9 persen dari anggaran
nasional mereka. Sementara itu, Indonesia raya di era yang bersamaan hanya 1,4
persen.
Pendidikan merupakan sebuah tugas untuk masyarakat dan
pemerintah. Saat praksis pendidikan tak lagi bisa dominan sebagai kegiatan sosial
akan tetapi sebagai kegiatan bisnis, hukum dagang "ada rupa ada
harga" jadi berlaku. Penyelenggara pendidikan serupa dengan lembaga
bisnis. Tapi memang dari sanalah lembaga pendidikan swasta berkembang.
Saat pemerintah melakukan praktik yang sama, muncul
sebuah pertanyaan, negeri dan swasta kok sama? Lembaga sekolah negeri
sepertinya ikut "ganas" atau "MANGAS" dalam melakukan
berbagai macam pungutan disekolah.
Anggaran cukup bukanlah segalanya. Akan tetapi
ketersediaan anggaran baru memenuhi salah satu dari sekian banyak persyaratan
praksis pendidikan. Tetapi, tentang ketersediaan anggaran dapat mencerminkan keseriusan perhatian,
keberanian di dalam memberikan prioritas, dan sesuatu yang tak terselesaikan
yang hanya menjadi wacana yang berkepanjangan.
TAJUK RENCANA
Kenaikan BBM Memicu Aksi
Mahasiswa
Harga BBM resmi dinaikkan sebesar dua ribu rupiah pada
hari senin tanggal 17 November 2014. Kenaikan BBM ini memicu protes dari banyak
pihak, bagaimana tidak kenaikan BBM ini otomatis mempengaruh seluruh harga yang
ada di masyarakat mulai dari harga sembako hingga tarif angkutan umum. Bukan
hanya para Ibu rumah tangga yang merasakan dampak kenaikan BBM tersebut,
melainkan Pedagang hingga para pelajar pun merasakan efek dari kenakan BBM ini.
Ibu rumah tangga kini harus pandai-pandai mengatur keuangan keluarga agar tetap
cukup hingga ahir bulan dengan kondisi harga yang semakin mencekik sementara
pendapatan dari suami (PNS) tidak ikut naik seperti BBM. Para pelajar pun baik
yang menggunakan kenadaraan pribadi maupun yang menggunakan angkutan umun untuk
ke sekolah harus mulai mengirit uang jajan mereka karna perlu disisihkan
sedikit lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya.
Meski Isu kenaikan BBM memang telah tersebar luas
sejak terpilihnya bapak Jokowidodo menjadi Presiden Indonesia yang baru, Isu
tersebut membuat masyarak menjadi resah dan mengambil tindakan dengan cara
menaikkan harga sembako padahal kenaikan BBM tersebut masih belum pasti namun
ketika BBM benar-benar naik, Aksi protes dari mahasiswa pun tak dapat ditahan
lagi.
Mahasiswa merasa dihianati oleh Presiden yang telah
mereka berikan amanah untuk mensejahterakan masyarakat, namun dengan kenaikan
BBM ini sama saja dengan mencekik leher-leher masyarakat kecil yang seharusnya
disejahterakan.
Aksi demo dari para mahasiswa terjadi diberbagai kota
seluruh Indonesia. Di Makassar sendiri, selama tiga hari berturut-turut telah
melakukan aksi demo dibeberapa titik oleh mahasiswa dari berbagai Universitas.
Aksi demo Mahasiswa ini berlangsung dari jam satu siang hingga menjelang
magrib, para demonstrans menutup jalan-jalan besar disekitar lokasi demo
sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Ironisnya, Mahasiswa yang
berdemo demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tersebut, justru
menyebabkan masyarakat resah dan tidak nyaman dengan aksi mereka yang menutup
jalan raya, alhasil terjadilah bentrok antara mahasiswa dan Masyarakat pengguna
jalan raya yang menjadi marah karna terjebak macet sepanjang siang gara-gara
aksi demo mahasiswa tersebut. Melihat aksi yang semakin panas, apatan
kepolisian yang berjaga-jaga dilokasi kejadianpun turun tangan hingga
terjadilah bentrok tiga arah antar mahasiswa, masyarakat dan aparan kepolisian.
Aksi demo mahasiswa yang menutup jalan ini justru
membuat masyarakat menjadi resah dan merasa tak nyaman, jadi sangat lucu
rasanya bla mendengar mahasiswa berorasi mengenai memperjuangkan kesejahteraan
masyarakat karna pada kenyataannya justru sikap merekalah yang member
ketaknyamanan yang nyata dan pasti terhadap masyarakat.
Aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan BBM yang
telah terjadi selama tiga hari beturu-turut ini tidak membuahkan hasil selain
kerusuhan dan rasa tak nyaman dari para masyarakat. Kepada para masyarakat yang
memiliki niat yang mulia sebaiknya juga melakukan tindakan yang mulia. Jangan
sampai tujuan mulia justru ditindak lanjuti dengan tindakan yang justru
merugikan banyak pihak terutama masyarakat yang seharusnya medapatkan dukungan
tapi pada kenyataannya justru malah dirugikan.
Akibat bentrok yang terjadi tersebut mengakibatkan
universitas terpaksa menutup seluruh kegiatan akademiknya untuk sementara demi
menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Hal ini tentu saja sangat merugikan
bagi mahasiswa yang seharusnya melakukan kegiatan study namun terhambat karena kejadian
yang sangat tidak disiplin tersebut.
Untuk kedepannya harap dipetimbangkan matang-matang
tindakan yang lebih pas, yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih cerdas dan
lebih membuahka hasil ketimbang hanya melaksanakan aksi demonstrasi yan justru
merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi dari kebuasan pemerintah. Untuk
selanjutnya diharapkan berhati-hati dalam mengambil tindakan jangan sampai niat
tulus yang mulia untuk melindungi hak-hak rakyat justru disalah artikan oleh
masyarakat dan justru memberi keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang tidak
bertanggung jawab. Pastikan tindakan yang diambil benar-benar memberi manfaat
dan mencapai tujuan yang diinginkan.
TAJUK RENCANA
Rekomendasi BPJS, Mari Lihat
Sisi Baiknya
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini
mengeluarkan rekomendasi bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Kesehatan belum sesuai dengan syariah. Wajar jika kemudian banyak reaksi
terhadap rekomendasi yang mengejutkan ini, mengingat program yang diwajibkan
untuk tiap warga negara ini, sudah berjalan satu tahun d tengah masyarakat
Indonesia yang mayoritas muslim.
Dalam wawancara dengan Riau Pos, Wasekjen MUI Pusat
Amirsyah Tambunan menegaskan, menyusul, ijtima’ ulama merekomendasikan dibentuknya semacam BPJS
Kesehatan yang sesuai syariah Islam, serta mendorong pemerintah segera
merumuskan langkah-langkah untuk membuat sistemnya yang sesuai syariah, dengan
menyempurnakan sistem yang kini sudah berjalan.
Di daerah kita sendiri, seperti di Pekanbaru, kendati
telah ada rekomendasi seperti itu, belum memengaruhi minat masyarakat untuk
terus mendaftarkan diri sebagai pesertanya. Simak pula pendapat Kabid Umum dan
Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru Saiban Sidauruk misalnya,
yang menilai apa yang disampaikan MUI itu sebagai saran atau masukan dari pihak
internal.
Kita tentu tak menginginkan kontroversi ini berkembang
menjadi sesuatu yang justru membingungkan masyarakat dan tergiring ke situasi
yang dilematis. Masyarakat tentunya tidak begitu saja mengabaikan apa yang
direkomendasi MUI sebagai lembaga yang memang berkewajiban untuk bertindak
dengan tetap mengacu kepada kebenaran syariah, yang berguna untuk panduan umat.
Kita mengapresiasi
usulan MUI melalui Wasekjennya Amirsyah Tambunan, bahwa ada baiknya masyarakat
diberi pilihan, sebagaimana perbankan misalnya, ada yang konvensional dan
perbankan yang syariah. Begitu pula BPJS Kesehatan. Kita berharap pemerintah
segera mengambil sikap, mengajak pihak terkait berdialog dan memutuskan langkah
terbaik sehingga masyarakat punya panduan.
Lepas dari ijtima’ tersebut, pemerintah harus mengakui bahwa sistem BPJS
masih memiliki kelemahan. Tudingan unsur gharar, maisir, dan merugikan
masyarakat banyak, semestinya dianggap sebagai masukan untuk memperbaiki
produk. Masih banyak keluhan masyarakat yang terkait dengan BPJS. Soal
berbelitnya birokrasi untuk mengurus ketika sakit, tidak mendapatkan perawatan
sebagaimana mestinya, atau pasien yang ditolak rumah sakit. Ya, banyak yang
harus terus disempurnakan dari sistem BPJS Kesehatan ini.
TAJUK RENCANA
Mafia Sapi Jangan Hanya Jadi
Kambing Hitam
Presiden Jokowi menuduh ada mafia yang bermain di
balik makin mahalnya harga daging sapi di tanah air. Menurutnya, stok daging
sapi sengaja ditahan agar pemerintah tidak mengurangi volume impor yang selama
ini telah dilakukan. Saat ini harga daging sapi di Indonesia dapat mencapai Rp
120.000 per kilogram (kg)-Rp 130.000 per kg. Sedangkan di negara lain harga
daging sapi hanya Rp 50.000 per kg. Padahal, stok daging sapi saat ini sebetulnya
cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Operasi pasar gencar dilakukan untuk menekan lonjakan
harga. Pemerintah daerah dilibatkan memasok daging dengan harga terjangkau ke
kota-kota yang sedang mengalami krisis daging sapi. Diharapkan pasar kembali
normal, dengan tersedianya stok daging sapi yang murah. Jokowi memasang target
harga daging sapi di Indonesia kembali ke angka Rp 90.000 atau bahkan turun di
bawah angka tersebut. Operasi akan terus dilakukan agar harga tetap stabil di
pasar.
Bulog akhirnya memiliki peran yang sama seperti yang
diembannya di masa orde baru, sebagai penyangga harga. Sebelumnya Bulog
dibatasi hanya mengurusi beberapa komoditi seperti beras. Kini lembaga yang
dibentuk pada zaman Soeharto ini ditugasi mengimpor daging sapi dengan tujuan
stabilisasi harga. Rapat koordinasi lintas kementerian telah mengizinkan Bulog
mengimpor 50.000 sapi siap potong. Penyalurannya melalui mekanisme operasi
pasar sehingga diharapkan akan memukul para mafia daging sapi di Indonesia.
Logika Jokowi soal harga sapi sesuai dengan hukum
ekonomi. Secara teori, harga melonjak karena dua hal. Pertama, karena stok yang
tersedia di pasar terbatas atau di bawah pasokan yang biasanya setiap hari. Hal
ini yang mengundang kecurigaan pemerintah, sebab berdasarkan data, stok daging
sapi masih aman beberapa bulan ke depan. Berarti ada yang sengaja bermain agar
harga melonjak sehingga memaksa pemerintah tetap membuka keran impor.
Penyebab kedua adalah meningkatnya permintaan terhadap
daging sapi. Ini tak logis sebab bulan ini bukan momen hari besar, seperti
puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Tidak biasanya saat-saat seperti ini ada
lonjakan permintaan daging sapi. Dari analisis ini, kita bisa memahami mengapa
pemerintah menyimpulkan ada mafia yang bermain. Namun, jangan isu mafia hanya
menjadi kambing hitam dari semua gejolak pasar ini. Harus ada aksi nyata untuk
mengungkap dan menangkap pelakunya.
Namanya mafia, tentu saja melibatkan organisasi yang
terorganisir. Mereka mempunyai modal besar dan jaringan yang kuat sehingga bisa
mengguncang pasar. Rakyat menunggu polisi dan instansi terkait bergerak cepat
mengusutnya, sama seperti keberhasilan menangkap pelaku suap di pelabuhan dalam
kasus dwelling time. Presiden bisa menugaskan kepolisian membuat satuan tugas
khusus mengungkap kejahatan ekonomi. Jika tidak, aksi mafia akan merembet ke
komoditi lain dan pemerintah akan dicap tak berdaya menghadapi mafia.
Soal menahan stok atau penimbunan diatur dalam UU
No.18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan. UU Pangan hanya mengatur sanksi administratif, sedangkan UU
Perdagangan dengan tegas menyebut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar
rupiah).
Kita berharap krisis daging sapi segera berakhir dan
bisa diatasi. Negara mesti kuat menghadapi serangan para mafia yang telah lama
malang melintas di perdagangan dalam negeri. Saat pasar abnormal sehingga harga
gila-gilaan, pemerintah masih diperlukan campur tangan agar rakyat jangan
menderita. Mekanisme pasar harus diawasi supaya tetap berjalan di relnya dan
tidak diselewengkan para mafioso.
sumber: google
sumber: google
Tidak ada komentar:
Posting Komentar